The Human Rights Protection in The Process of Justice

Charolina

Authors

Charolina Universitas negeri semarang, Indenesia Author

Keywords:

Justice, Law Enforcement, Protection Of Human Rights, Substantive Justice

Abstract

Legal regulations on the protection of human rights can be guided by Law No. 39/1999, but in the process of enforcing the law in court, legal protection is only limited in an abstract form, namely against the perpetrators of the crime, while for the victim it has not been regulated concretely by law, so that the rights of the victim are always put aside and this according to the law clearly violates human rights. The protection of human rights in the judicial process should be concrete and not abstract, therefore in an effort to protect human rights in law enforcement in order to achieve real or substantive justice the decision must consider the interests of the victim, even though the law has not been expressly regulated, but judges as law creators and law inventors must have the courage to make new laws so that the perpetrator is not only punished by the body, but must be responsible for the losses suffered by the victim. In the judicial process, the judge can apply this responsibility in 2 (two) ways, namely: Civil Liability and Criminal Liability, so that the legal protection of victims in the judicial process is truly felt to be fair by both parties, so that the victim as the aggrieved party or the complainant in a case that he has suffered

References

Ali, M. (2023). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Protection of Human Rights Law against Victims of Unlawful Killing in the Criminal Justice System in Indonesia. Reformasi Hukum, 27(1), 59–70.

Amrullah, M. F. (n.d.). Status Anak Hasil Perkawinan Konversi Agama dan Relevansinya dengan Ham Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1370/Pdt. G/2014/Pa. Dpk dan Nomor 217/Pdt. G/2014/Pta. Bdg). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Andriyanto, R., & Hartanto, S. H. (2020). Perlindungan Ham Terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam Proses Peradilan Pidana. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54.

Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(4), 227–236.

Fuad, Z., Harahap, M. Y., & Al Faruq, A. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(1), 143–156.

Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(1), 38–52.

Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 18(4), 869–897.

Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(2), 104–112.

Imansyah, Z., Jayusman, J., Pane, E., Efrinaldi, E., & Fahimah, I. (2020). Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu). Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 13(1), 1–20.

Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi’ie, M., & Dhahri, I. (2023). HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kania, M. A. P., Putri, R. D. H., & Puanandini, D. A. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR HAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Hukum Progresif, 7(6).

Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UNES Journal of Swara Justisia, 5(1), 88–102.

Ni’mah, E. M., & Rusdiana, E. (2022). Perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual oleh legal resoucre center untuk keadilan jender dan hak asasi manusia (LRC-KJHAM). Novum: Jurnal Hukum, 136–148.

Prabowo, S. E. (2023). Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 402–417.

Priasih, L., Dwianjani, S., & Apriliani, S. (2023). Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Advances In Social Humanities Research, 1(4), 331–336.

Putra, A. (2022). INTERPRETASI HAM DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA. Practice (London: Cornell University Press, 2003), 7, 21.

Ramadha, T. S. (2022). PERLAKUAN DISKRIMINASI MASYARAKAT SEKITAR PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Saputra, W. E. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Nomor: 183/Pid. Sus/2022/Pn. Jmb). Universitas Batanghari Jambi.

Siti, M. (2023). PENDIDIKAN MARGINAL UNTUK MASA DEPAN BANGSA ARAH BARU PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL BANGSA. CV MITRA ILMU.

Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal, 1(1).

Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 11(1), 63–81.

Susanto, H. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kondominium Hotel Antara Pt. Banua Anugerah Sejahtera (Pt. Bas) Dengan Pemilik Condotel Grand Banua di Kabupaten Banjar. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 237–255.

Widjaja, G. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks). Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 926–938.

Zaenal, H. K. (2022). HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2), 85–94.